Revolusi Hijau di era Orba, Dilema Efisiensi dan Kesenjangan Sosial

Revolusi Hijau di Indonesia pada masa Orba berupa modernisasi pertanian melalui Panca Usaha Tani. Program ini meningkatkan produksi beras namun juga menimbulkan ketergantungan pada pupuk kimia dan kesenjangan sosial.

Revolusi Hijau adalah modernisasi pertanian dalam metode dan teknologi baru di bidang pertanian terutama bibit unggul padi atau High Yielding Varieties. Revolusi Hijau di Indonesia, yang terjadi selama masa Orde Baru (1966-1998), merupakan inisiatif penting dalam sektor pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan, terutama beras, melalui penerapan teknologi modern.

Latar Belakang

Revolusi Hijau diperkenalkan di Indonesia sebagai respons terhadap kebutuhan pangan yang meningkat akibat pertumbuhan populasi. Program ini dimulai pada tahun 1960-an dan menjadi lebih terstruktur di bawah pemerintahan Soeharto. Salah satu tujuan utamanya adalah mencapai swasembada pangan, khususnya beras, untuk mengurangi ketergantungan pada impor

Implementasi

Program Utama

Revolusi Hijau di Indonesia dilaksanakan melalui beberapa program, di antaranya:

Bimbingan Massal (Bimas): Program ini mendorong petani untuk menggunakan bibit unggul, melakukan pemupukan, pengendalian hama, dan perbaikan sistem irigasi.

Panca Usaha Tani: Merupakan pendekatan yang mencakup lima aspek penting dalam pertanian: penggunaan bibit unggul, pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit, pengairan, serta perbaikan cara bercocok tanam

Kebijakan Pendukung

Pemerintah memberikan subsidi untuk bibit unggul, pupuk, dan pestisida guna mendukung petani dalam mengadopsi teknologi baru. Kebijakan ini membantu meningkatkan hasil pertanian secara signifikan dan memungkinkan Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 1984

Hasil

Beberapa kebijakan tersebut terbukti efektif. Penerapan Panca Usaha Tani terbukti mampu meningkatan hampir seluruh produktivitas subsektor dalam sektor pertanian. Tercatat, komoditas kapas mengalami laju peningkatan produksi hingga 126% pada tahun 1974, komoditas beras sebesar 6%, sedangkan palawija dan tanaman holtikultura masing-masing mengalami peningkatan sebesar 15%. Bersamaan dengan itu, penggunaan pupuk kimia, pestisida, dan alat-alat pengolahan padi pun mengalami laju peningkatan signifikan. 

Pada tahun 1974, penggunaan pupuk kimia mengalami peningkatan sebesar 3% (339 ribu ton), sedangkan penggunaan pestisida dengan jenis "insektisida" dan "rodentisida" masing-masing mengalami peningkatan sebesar 7% dan 119% dibandingkan tahun 1972.

Begitu pula, dalam periode 1973-1974, penggunaan alat pengolahan padi meningkat sebesar 21%, yakni sedari 23.974 buah di tahun 1973, menjadi 28.952 buah di tahun 1974. Dan puncak dari keberhasilan Revolusi Hijau di Orde Baru terjadi Swasembada beras pada tahun 1980-1984.

Dampak Positif

• Peningkatan Produksi Pangan: Revolusi Hijau berhasil meningkatkan hasil pertanian secara drastis, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara swasembada pangan terbesar di dunia pada tahun 1980-an. Swasembada membuat sektor pertanian menjadi pilar penting perekonomian Indonesia
• Kesejahteraan Petani: Banyak petani yang mengalami peningkatan kesejahteraan akibat hasil panen yang lebih baik dan pendapatan yang meningkat.

Dampak Negatif

• Ketergantungan pada Pupuk Kimia: Petani menjadi sangat bergantung pada pupuk kimia dan pestisida yang dapat mengurangi kesuburan lahan pertanian di masa depan.
• Kesenjangan Sosial: Meskipun ada peningkatan produksi, tidak semua petani merasakan manfaatnya secara merata. Kesenjangan antara petani kaya dan miskin semakin nyata.
• Kerusakan Ekosistem: Penggunaan teknologi modern yang tidak berkelanjutan menyebabkan kerusakan lingkungan dan penurunan keanekaragaman hayati karena terbunuhnya serangga atau hewan yang dinilai berguna untuk menjaga kesuburan lahan.
• Perilaku Korupsi: marak terjadinya korupsi dana program-program pertanian ini sehingga pelaksanaan program tersebut sering terjadi macet.
• Tindakan Represif: jika terjadi penolakan petani terhadap jenis tanaman yang ingin ditanam kerapkali pemerintah Orde Baru melakukan tindakan kekerasan ataupun tuduhan-tuduhan PKI, Anti-Pancasila guna menekan para petani untuk menuruti kemauan pemerintah.